Soal CAT Pada Pilkada semoga ini bisa membantu dan menjadi refrensi temen-temen semua, selamat belajar semoga lulus.
1. Peserta pemilu nasional pada pemilu 2014 berjumlah :
a. 12, ditambah 3 parpol lokal Acehb. 12, ditambah 4 parpol lokal Aceh
c. 13, ditambah 3 parpol lokal Aceh
d. 13, ditambah 4 parpol lokal Aceh
JAWAB : A
2. Catatan dalam sejarah Pemilu, Persoalan dana kampanye sudah muncul sejak :
a. Pemilu 1955
b. Pemilu 1999
c. Pemilu Orde Baru
d. Pemilu 2004
JAWAB : A
3. Dalam Sejarah Pemilu 1955 dikenal istilah PPI, apa kepanjangan dari PPI :
a. Panitia Penyelenggara Indonesia
b. Panitia Pemilihan Indonesia
c. Pengurus Pemilihan Indonesia
d. Pengurus Penyelenggara Indonesia
JAWAB : B
4. PPI di provinsi diangkat dan diberhentikan oleh :
a. Partai Politik
b. Presiden
c. Menteri Dalam Negeri
d. Menteri Kehakiman
JAWAB : D
5. PPI di Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh :
a. Partai Politik
b. Presiden
c. Menteri Dalam Negeri
d. Menteri Kehakiman
JAWAB : C
6. Angkatan perang dan polisi tidak lagi diberikan hak pilihnya sejak:
a. Pemilu 1999
b. Pemilu Orde Baru
c. Pemilu 2014
d. Pemilu 2019
JAWAB : B
7. Salah satu tujuan utama Pemilu 1955 (Pidato Soekarno 17 Agustus1954) adalah :
a. Memilih anggota DPR dan memilih anggota konstituante untuk menyusuan UUD tetap
b. Memilih anggota DPR dan memilih Presiden untuk menyusuan UUD tetap
c. Memilih anggota konstituante dan Presiden
d. a,b,c salah
JAWAB : A
8. Pada Pemilu 1999 terdapat asas demokratis, jujur, dan adil sebagai tambahan terhadap asas pemilu sebelumnya, yaitu asas apa saja :
a. Langsung, umum, bebas, dan rahasia
b. Langsung, umum, bebas, dan rahasia dan berkwalitas
c. Langsung, umum, bebas, dan rahasia, berkwalitas dan berintegritas
d. a,b,c benar
JAWAB : A
9. Landasan Hukum Pemilu Orde Baru adalah kecuali :
a. Pemilu orde baru dilaksanakan dengan UUD 1945, yang tidak mengatur 1 skplisit tentang pemilu
b. TAP MPR No XI/MPRS/1966 tentang 2 Pemilihan Umum
c. UU No 15/1969 tentang Pemilu dan UU No 16 Tahun 1969 tentang Susduk MPR, DPR, dan DPRD
d. TAP MPRS No XI/MPRS/1968 tentang 2 Pemilihan Umum
JAWAB : B
10.Ada berapa kali pelaksanaan Pemilu pada masa Orde Baru :
a. 6 kali
b. 7 kali
c. 8 kali
d. 9 kali
JAWAB : A
11.Pada Masa Pemilu Orde Baru penyelenggara Pemilu disebut :
a. Lembaga Panitia Umum
b. Lembaga Pemilihan Umum
c. Panitia Pemilihan Umum
d. Panitia Pemilihan Indonesia
JAWAB : B
12.Pelaksanaan Pemilu Orde Baru dibawah ini Kecuali :
a. Usia pemilih 17 tahun atau sudah kawin District Magnitude
b. Terdapat larangan yang ekspisit bagi bekas anggota PKI maupun bekas anggota organisasi massanya konstituen
c. Warga negara yang berstatus sebagai Angkatan Bersenjata, tidak memenuhi syarat untuk memilih di dalam pemilu
d. Anggota TNI Polri mendapatkan Hak Pilih
JAWAB : D
13.Setiap calon anggota DPR dan DPRD, harus memasuki fase penelitian khusus (Litsus). Tahapan Litsus ini dilakukan oleh LPU yang dioperasionalkan oleh :
a. Menteri Dalam Negeri
b. Menteri Kehakiman
c. ABRI yang menjadi petugas pelaksanaan pemilu.
d. Tim Seleksi pelaksana pemilu
JAWAB : C
14.Dibawah ini pernyataan yang benar tentang langkah-langkah menuju Pemerintahan Konstitusional adalah kecuali :
a. Menolak pemerintahan otoriter
b. Pengakuan terhadap asas pemilihan tertutup
c. Membentuk sistem multipartai.
d. Menetapkan pertanggungjawaban pemerintah kepada wakil rakyat.
Jawab : B
15.Landasan Hukum Pemilu 1955 adalah :
a. UU No 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan anggota DPR
b. UU No 7 Tahun 1954 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan anggota DPR
c. UU No 17 Tahun 1953 tentang Pemilihan Presiden dan anggota DPR
d. UU No 17 Tahun 1954 tentang Pemilihan Presiden dan anggota DPR
JAWAB : A
16.Pada Desain Kontitusional Pemilu 1999, pelaksanaan Pemilu dilakasnakan pada hari :
a. Pada hari libur atau hari yang diliburkan
b. Pada hari minggu
c. Pada hari kerja
d. Pada hari kalender
JAWAB : A
17.Pada pelaksanaan Pemilu 1999 Unsur KPU terdiri dari :
a. 4 orang wakil pemerintah, dan 1 orang wakil dari masingmasing partai politik peserta pemilihan umum
b. 5 orang wakil pemerintah, dan 1 orang wakil dari masingmasing partai politik peserta pemilihan umum
c. 5 orang wakil pemerintah
d. 3 orang waki pemerintah, dan 2 orang wakil dari masingmasing partai politik peserta pemilihan umum
JAWAB : B
18.Apa yang menjadi tantangan terberat di dalam tubuh KPU di dalam penyelenggaraan Pemilu 1999 :
a. Pemilu 1999 dengan sistem pemilu proporsional tertutup daftar urut (party list)
b. Penyelenggara Pemilu yang mayoritas tidak netral
c. Kurangnya personil dalam tubuh KPU
d. Adanya friksi di dalam tubuh lembaga penyelenggara pemilu, karena banyaknya jumlah anggota KPU
JAWAB : D
b. Penyelenggara Pemilu yang mayoritas tidak netral
c. Kurangnya personil dalam tubuh KPU
d. Adanya friksi di dalam tubuh lembaga penyelenggara pemilu, karena banyaknya jumlah anggota KPU
JAWAB : D
19.Desain Konstitusional Pemilu 2004 dibawah ini kecuali :
a. Pemilu pertama setelah amandemen UUD NKRI 1945, sekaligus yang pertama kalinya melaksanakan pemilihan presiden secara langsung.
b. UUD NKRI 1945 juga mengatur hal-hal mendasar terkait dengan pemilu. Mulai dari asas, sistem pemilihan, sampai prinsip lembaga penyelenggara pemilu.
c. Salah satu yang cukup mendasar adalah kata mandiri sebagai salah satu sifat dari lembaga penyelenggara pemilu.
d. Dikeluarkannya UU no 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
JAWAB : D
20.Lembaga penyelenggara pemilu yang relatif mandiri, dan tidak lagi diisi oleh peserta pemilu terlaksana pada masa Pemilu tahun :
a. Tahun 1999
b. Orde Baru
c. Tahun 2004
d. a,b,c salah
JAWAB : C
21.Hal-Hal yang dilaksanakan pada Pemilu 2004 adalah kecuali :
a. Pendaftaran pemilih dilaksanakan dengan petugas yang mendatangi pemilih
b. Pemilu diikuti oleh 24 partai politik peserta pemilu, dan lima pasang calon presiden dan wakil presiden
c. Hanya 17 partai politik yang berhasil mendapatkan kursi di parlemen
d. Pendaftaran pemilih dilakukan dengan cara pemilih yang aktif untuk mendaftarkan dirinya. Meskpiun pada akhirnya, karena partisipasi minim, petugas tetap melakukan pendaftaran
JAWAB : D
22.Dalam Desain Kostitusional Pemilu 2009 meliputi kecuali :
a. Sandaran konstitusional Pemilu 2009 tidak berubah, yakni UUD NKRI 1945
b. UU Pemilu dan UU Pilpres, yang tidak berubah
c. UU No 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan kedua UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan ketiga UU No 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
d. UU Pemilu, UU Pilpres, yang berubah, kemudian UU Penyelenggara pemilu
JAWAB : B
23.Salah satu desain Konstitusional Pemilu 2014 adalah :
a. Terdapat perkembangan hukum kepemiluan, khususnya lembaga penyelenggara pemilu, dimana lembaga pengawas pemilu dipermanenkan hingga provinsi, dan DKPP yang jadi organ tersendiri
b. Pemilu 2014 berada dalam kerangka konstitusional yang berubah
c. UU Pemilu, UU Pilpres, yang berubah, kemudian UU Penyelenggara pemilu
d. UU No 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan kedua UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan ketiga UU No 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
JAWAB : A
24.Syarat usia minimal Pemilih pada pelaksanaan Pemilu tahun 1955 adalah
a. Sudah berusia 20 tahun/sudah kawin
b. Sudah berusia 19 tahun/sudah kawin
c. Sudah berusia 18 tahun/sudah kawin
d. Sudah berusia 17 tahun/sudah kawin
JAWAB : C
25.Pada Pelaksanaan Pemilu 2014 ada pengajuan sengketa dari partai politik pasca Penetapan KPU setelah dilaksanakanya verifikasi parpol, partai apa saja yang mengajukan sengketa pada saat itu :
a. Partai Bulan Bintang (PBB), dan kedua oleh Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP)
b. Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Bulan Bintang (PBB)
c. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP) dan Partai Golongan Karya (Golkar)
d. a,b,c benar
JAWAB : A
26.Sejak kapan Lembaga Penyelenggara Pemilu tingkat Kabupaten dipermanenkan?
a. Pemilu 1999
b. Pemilu 2004
c. Pemilu 2014
d. Pemilu 2019
JAWAB : D
27.Dalam Desain Konstitusional Pemilu 2019 meliputi hal-hal sebagi berikut kecuali :
a. Satu perubahan signifikan secara konstitusional adalah, Pemilu 2019 dilaksanakan secara serentak, untuk memilih presiden dan pemilu legislatif;
b. Putusan MK No 14/PUU-XI/2013 yang dibacakan pada 23 Januari 2014
c. Melahirkan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
d. Putusan MK No 24 /PUU-XI/2013 yang dibacakan pada 23 Januari 2014
JAWAB : D
28.Pengisian anggota penyelenggara pemilu di daerah menjadi tanggung jawab :
a. Pemerintah daerah sempat
b. Menteri dalam negeri dan Partai Politik
c. KPU dan Bawaslu RI
d. Tim Seleksi pelakana pemilu
JAWAB : C
29.Undang-Undang terbaru tentang pemilu adalah :
a. UU No 7 Tahun 2017
b. UU No 7 Tahun 2007
c. UU No 17 Tahun 2017
d. UU No 17 tahun 2018
JAWAB : A
30.Desain Kontitusional Pemilu 1999 Presiden Habibie mengajukan paket undang-undang politik, yang kemudian menjadi UU 2, 3, dan 4 Tahun 1999, Setelah Presiden Habibie mengajuakan 3 RUU tersebut ke DPR, maka keluarlah :
a. TAP MPR No XIV/MPR/1999 tentang Perubahan Atas Ketetapan MPR No III/MPR/1988 tentang Pemilihan Umum
b. TAP MPR No XIV/MPR/1997 tentang Perubahan Atas Ketetapan MPR No III/MPR/1988 tentang Pemilihan Umum
c. TAP MPR No XIV/MPR/1998 tentang Perubahan Atas Ketetapan MPR No III/MPR/1988 tentang Pemilihan Umum
d. TAP MPRS No XIV/MPR/1998 tentang Perubahan Atas Ketetapan MPR No III/MPR/1988 tentang Pemilihan Umum
JAWAB : C
